Wacana Penghapusan Ujian Naasional (UN)

Wacana pemerintah yang akan menghapus Ujian Nasional (UN) tentunya harus disikapi secara bijak. Ada sisi baik dan buruknya ketika kebijakan itu terlontarkan. Ujian Nasional (UN) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan. UU nomor 20 tahun 2003 begitu gamblang menjelaskan pelaksanaan UN yang dilakukan dalam rangka pemantauan evaluasi yang akuntabel terhadap peserta didik dalam mengenyam pendidikan baik tingkat dasar maupun tingkat menengah. Lantas kalau Ujian Nasional (UN) ini sampai dihilangkan? Sistem yang seperti apa yang akan diterapkan pemerintah dalam rangka pemantauan evaluasi peserta didik? Inilah pertanyaan yang ada dalam benak mungkin kebanyakan orang.

Kita sadari bahwa Ujian Nasional (UN) adalah langkah untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pendidikan dan pembelajaran di setiap wilayah negeri ini. Dari pelaksanaan UN ini tentunya pemerintah bisa mengetahui sudah sejauh mana pelaksanaan sistem pendidikan berjalan di seluruh wilayah negeri ini. Data-data yang terkumpul akan menjadi bahan evaluasi yang kemudian akan menentukan Indeks Sumber Daya Manusia, apakah masuk kategori memuaskan (tinggi), sedang atau kurang memuaskan (rendah). Dari semua kategori itu tentunya akan berdampak pada arah dan kebijakan pembangunan selanjutnya. Karena bagaimanapun pembangunan akan sejalan dengan indeks sumber daya manusia yang dimiliki.

Menurut artikel yang ditulis Afid Burhanuddin yang berjudul “Keterkaitan Pendidikan dengan Pembangunan” menjelaskan bahwa :

“Keunggulan suatu bangsa tak lagi bertumpu pada kekayaan alam, melainkan pada keunggulan Sumber Daya Manusia, yaitu tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan-tantangan yang sangat cepat. Kekayaan ini sudah lebih dari cukup untuk mendorong pakar dan praktisi pendidikan melakukan kajian sistematik untuk membenahi atau memperbaiki sistem pendidikan nasional. Agar lulusan sekolah mampu beradaptasi secara dinamis dengan perubahan dan tantangan itu.pemerintah melontarkan berbagai kebijaksanaan tentang pendidikan yang memberikan ruang yang luas bagi sekolah dan masyarakatnya untuk menentukan program dan rencana pengembangan sendiri sesui dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing. Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena sasarannya adalah peningkatan kualitas SDM. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor pembangunan.”

Jelas bahwa SDM manusia dalam perkembangan pembangunan di negeri ini tentunya sangat dipengaruhi oleh sistem pendidikan. Sistem pendidikan tersebut didalamnya tentunya ada-ada kebijakan sentral yang dalam pelaksanaannya mengetahui bagaimana evaluasi sistem pendidikan itu dilaksanakan yaitu dengan adanya ujian nasional. Karena dengan pelaksanaan ujian nasional diharapkan dapat dipetakan tingkat kemampuan sekolah sehingga dapat menentukan skala prioritas penanganan pada proses pendidikan yang lebih menyeluruh.

Selain itu juga wacana penghapusan Ujian Nasional (UN) sangat dihapkan oleh para kalangan atau pemerhati pendidikan. Menurut Pemerhati anak dan perempuan, Sri Woerjaningsih yang ditulis pada Republika Online mengatakan bahwa pelaksanaan UN akan menimbulkan pemahaman yang keliru terhadap makna belajar di sekolah atau madrasah,” lanjut beliau bahwa UN telah berlaku tidak adil terhadap siswa yang menjalani proses pendidikan di sekolah yang masih tertinggal, miskin sarana prasarana, ketiadaan guru yang profesional, proses belajar-mengajar seadanya, dan keterbatasan akses terhadap sumber belajar, dan pada akhirnya hasil UN telah mendiskriminasi siswa yang tidak lulus untuk masuk pada pendidikan yang kurang bagus pada jenjang berikutnya."

Dari sisi psikis siswa pun tentunya pelaksanaan Ujian Nasional (UN) sangat berpengaruh pada kehidupannya. Ada sisi negatif yang sangat dirasakan kebanyakan siswa ketika akan menghadapi Ujian Nasional, antara lain siswa harus menyiapkan tenaga ekstra untuk mengikuti les atau bimbingan belajar. Menurut Bapak Amir Faisal Lubis, bimbingan belajar itu tidak terlalu dianjurkan. Mengapa? Karena waktu untuk belajar di sekolah sudah sangat cukup. Sebagai contoh, pelajaran matematika dan IPA memiliki waktu minimal 4 jam pelajaran dalam seminggu. Namun, di SMP Labschool Rawamangun matematika dan IPA dipelajari selama 6 jam pelajaran ditambah dengan pendalaman materi pada hari Jumat dan hari Minggu. Sisi negatifnya yang lainnya adalah, siswa kehilangan waktu untuk bermain. “Bermain itu penting, namun kita harus tau kapan kita harus berhenti bermain dan belajar” itu adalah kata-kata dari seorang alumni Labschool. Ujian nasional juga dapat membuat siswa tertekan, mengapa? Mungkin karena siswa tersebut belum siap untuk menghadapi ujian nasional. Namun, setiap siswa harus mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk menghadapi ujian nasional.  
Pemerintah tentunya sudah menimbang baik buruknya ketika kebijakan ini dihilangkan. Yang jelas intinya sistem pendidikan yang berjalan harus bisa mengakomodir dan melihat secara nyata gambaran pendidikan di negeri ini, sehingga nantinya tidak ada fihak, apalagi dalam hal ini anak-anak penerus bangsa yang dirugikan. Mudah-mudahan kalaupun benar-benar dilaksanakan wacana yang berkembang ini, akan menjadi kabar baik bagi semua fihak dan tentu pada akhirnya lulusan-lulusan yang tercipta bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bisa mewarnai pembangunan di negara tercinta ini ke arah yang lebih baik lagi. Amin

Daftar Pustaka :

https://id.wikipedia.org/wiki/Ujian_Nasional

https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/11/27/keterkaitan-pendidikan-dan-pembangunan/

www.republika.co.id › News › Pendidikan

https://mutiahkartika.wordpress.com/2011/11/22/dampak-positif-dan-negatif-adanya-ujian-nasional-bagi-para-siswa-dan-siswi/

Memaknai Hari Guru

Menurut UU no.14 Tahun 2005 bahwa Guru ialah seorang pendidik profesional dengan tugas utamanya mendidik,  mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dari penjabaran UU di atas, jelas bahwa guru mempunyai tugas yang tidak berat. mulai dari perencanaan sampai pada tahap evaluasi, mengharuskan guru harus bisa mendidik dan mengarahkan peserta didik pada output yang memahami tugasnya sebagai khalifah dimuka bumi ini. hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Noor Jamaluddin bahwa guru ialah pendidik, yakni orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar dapat mencapai kedewasaannya, yaitu mampu berdiri sendiri dan dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah khilafah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan makhluk individu yang mampu berdiri sendiri. jelaslah bahwa peran penting seorang guru dalam hal lain dikatakan pendidik tidak disamakan dengan profesi lainnya.

guru seyogyanya harus bisa memberikan suri tauladan yang bisa dicontoh oleh muridnya. suri tauladan dalam hal ini tentunya sikap perilaku/perbuatan yang mencerminkan sikap luhur dan adigung sehingga anak-anak (murid) bisa mengikutinya. sikap luhur tersebut mencerminkan bahwa guru harus memberikan kabar yang baik, memudahkan persoalan tidak malah memberatkan, sehingga permasalahan yang dihadapi tidak malah membuat murid jadi orang yang terpinggirkan, takut terhadap keadaan dan mengarah kepada individu yang tidak diinginkan kita semua. hadist Nabi :

عَنْ اَبِي مُوسَى قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا بَعَثَ اَحَدً مِنْ اَصْحَابِهِ فِى بَعْضِِ اَمْرِهِ قَالَ بَشِّرُ وَلاَ تُنَـفِّرُوا وَيَسِّرُواوَلاَ تُعَسِّرُوا

Artinya :

“Dari Abu Musa beliau berkata, “ Rasulullah SAW apabila mengutus salah satu orang sahabatnya untuk mengerjakan sebagian perintahnya selalu berpesan “ Sampaikan berita gembira oleh kalian dan janganlah kalian menimbulkan rasa antipati, berlaku mudahlah kalian dan janganlah kalian mempersulit “.

Kita sebagai pendidik (guru) tentunya harus merasa bangga terhadap profesi ini. Karena dari tangan gurulah, generasi penerus tercipta. generasi yang bisa mewarnai perkembangan negeri ini khususnya dan tentunya dunia pada umumnya. Islam tentunya sangat mengharuskan pendidik untuk bisa menciptakan generasi islami yaitu generasi dengan kepribadian Islami, yaitu pola pikir (aqliyah) dan pola jiwa (nafsiyah) yang berlandaskan Islam. Mempersiapkan anak-anak kaum Muslim agar di antara mereka menjadi ulama-ulama yang ahli di setiap aspek kehidupan, baik ilmu-ilmu keislaman (ijtihad, fikih, peradilan dan lain-lain) maupun ilmu-ilmu terapan (teknik, kimia, fisika, kedokteran, dan lain-lain). Dari pemikiran tersebut, peradaban Islam mampu melahirkan individu-individu terbaik yang memiliki pola pikir dan pola sikap Islam serta jiwa kepemimpinan, baik pada skala individu, komunitas bahkan skala negara. Khilafah wajib menyiapkan generasi terbaik (khayru ummah), yang memiliki kepribadian Islam, faqih fi ad-Din (faqih dalam ilmu agama), terdepan dalam sains dan teknologi, serta memiliki jiwa pemimpin. Generasi tersebut disiapkan melalui pemberian kurikulum pendidikan yang berlandaskan akidah Islam. Kurikulum tersebut melingkupi kurikulum dasar, seperti tahfizh al-Quran dan bahasa (Arab, lokal, internasional); kurikulum inti, seperti tsaqafah Islam (ilmu-ilmu keislaman, al-Quran, hadits, fiqih, dan lain-lain); dan kurikulum penunjang, seperti ilmu-ilmu terapan, matematika, dan lain-lain.

Mari kita awali dengan niat yang tulus, untuk melahirkan generasi-generasi yang unggul. Karena bagaimanapun langkah dan tujuan kita merupakan sandaran agung untuk bisa menciptakan peradaban manusia yang lebih dinamis dan harmonis. Mudah-mudahan Allah SWT selalu menyertai langkah kita semuanya, amin.

Selamat hari guru, selamat berjuang kawan!!!

IMPLEMENTASI MAQASIDUSSYARI’AH DALAM KONTEKS NKRI

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Islam adalah agama yang suci, yang didalamnya tertuang segala ketentuan dan ajaran yang mengatur segala kehidupan di alam semesta ini. Dalam hubungan antara manusia dengan segala isi alam jagat raya ini, baik itu hubungan kepada Sang Pencipta (Hablum mina’allah), hubungan dengan sesama manusia (Hablum mina’nas) serta hubungan terhadap alam (Hablum minal alam), perlu adanya aturan yang mengikat. Hal ini supaya kehidupan manusia berjalan dengan baik, tentram dan lain sebagainya. Islam terlahir untuk menjadi rahmat bagi semua manusia (islam rahmatan lil a’alamin) yang terkandung didalamnya nilai-nilai yang luhur, penuh kasih sayang yang bermuara tentunya dari Al qur’an dan Al hadist. Islam yang merupakan addin mayoritas negeri ini, yang hidup dengan kaum addin minoritas (katolik, protestan, hindu, budha, konghucu, dan keyakinan lainnya) tentunya sangat menonjolkan nilai-nilai tersebut dalam hubungan horizontal baik sesama manusia, alam dan tentunya terhadap Sang Khalik (horizontal). Dalam hubungan tersebut, manusia harus bisa menjaga kedamaian, kesejukan, dan sikap toleransi (sesama maupun antar beragama) untuk mencapai esensi dari rahmatan lil alamin tersebut.

Nabi Muhammad SAW dengan terang sangat melarang kaum Muslimin untuk mengganggu orang-orang non-Islam yang hidup sebagai kafir dzimmni. Yaitu orang kafir yang termasuk warga negara Islam yang dilindungi selama mereka mentaati peraturan-peraturan negara dan membayar jizyah (semacam upeti atau pajak). Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak mengijinkan kalian untuk masuk ke rumah orang-orang ahli kitab kecuali dengan seijin mereka, tidak boleh memukul mereka dan mengambil buah-buahan mereka selama mereka memberikan kepada kalian kewajiban mereka." (HR. Abu Dawud).

Dari penjelasan di atas tentu, kita sebagai umat agama islam yang hidup di negara tercinta ini harus bisa hidup berdampingan, bertoleransi serta tidak sedikirpun menggangu kehidupan sekitar kita dengan dalih apapun, tujuan dan maksud apapun, selagi mereka menaati peraturan yang berlaku di negara ini.

Dalam konteks tersebut, islam yang didalamnya terkandung hukum-hukum syara’ mengatur hubungan tersebut di atas. Sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat tercipta nilai keluhuran dan kemaslahatan bagi semuanya. Tidak ada lagi sikap intoleran dari penghuni negeri ini (masyarakat) dalam mencapai tujuan hidup yang diinginkannya.

Dalam makalah ini nanti akan dibahas Implementasi Maqasidussyari’ah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B.     Rumusan Masalah

Dari berbagai uraian yang telah dijelaskan dalam pendahuluan, penulis mengangkat beberapa permasalahan dalam makalah ini, yaitu :

1.      Apakah pengertian dari Maqasidussyari’ah itu?

2.      Apakah pengertian hidup berbangsa dan bernegara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)?

3.   Bagaimana implementasi Maqasidussyari’ah dalam konteks NKRI?

C.   Ruang Lingkup

                  Pada makalah ini yang menjadi pembahasan adalah Implementasi Maqasidussyariah dalam Konteks NKRI.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Pengertian Maqasidussyari’ah

Menurut Siti Farrohah Alimina dan Sugiarti (2012) yang dikutif dari Hans Wehr (A dictionary of Modern Written Arabic : 1980) serta Hammad al-Obeidi (al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah : 1992) dalam Makalah Maqasid Al-Syariah pada mata kuliah Ushul Fiqih II, menyatakan bahwa maqasidussyari’ah terdiri dari dua kata, yakni maqasid dan syari’ah. Maqasid adalah bentuk jama’ dari maqsud yang berarti kesengajaan atau tujuan sedangkan  Syari’ah secara bahasa berarti المواضع تحدر الى الماء yang berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju air ini dapat dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan.

Menurut imam Al-Syatibi sebagai yang dikutip dari ungkapannya sendiri:

هذه الشريعة...وضعت لتحقيق مقاصد الشارع فى قيام مصالحهم فى الدين والدنيا معا

“ Sesungguhnya syariat itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.”

Dalam ungkapan yang lain dikatakan oleh imam Al-Syatibi

الآحكام مشروعة لمصالحالعباد

“Hukum-hukum disyari’atkan untuk kemaslahatan hamba."

Beberapa Ulama mendefinisikan Maqashid Syariah sebagai berikut:

المقاصد العام للشارع في تشريعة الاحكام هو مصالح الناس بكفلة ضرورياتهم وتوقير حاجياتهم وتحسناتهم

Maqashid Syari’ah secara Umum adalah: kemaslahatan bagi Manusia dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan kebutuhan Hajiyat dan Tahsiniat mereka.

Maqashid Syari’ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur’an dan Hadits). yang ditetapkan oleh Allah ta’ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan Mu’amalah) maupun di akhirat (dengan ‘aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut

manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat (Primer), dan menyempurnakan kebutuhan Hajiyat (sekunder), dan Tahsiniat atau kamaliat (tersier).

Maqashid merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pendefinisian telah dilontarkan oleh ulama usul fiqh tentang istilah maqasid. Ulama klasik tidak pernah mengemukakan definisi yang spesifik terhadap maqasid, malah al-Syatibi yang terkenal sebagai pelopor ilmu maqasid pun tidak pernah memberikan definisi tertentu kepadanya. Namun ini tidak bermakna mereka mengabaikan maqasid syara' di dalam hukum-hukum syara'. Berbagai tanggapan terhadap maqasid dapat dilihat di dalam karya-karya mereka. Kita akan dapati tanggapan ulama klasik yang pelbagai inilah yang menjadi unsur di dalam definisi-definisi yang dikemukakan oleh ulama mutakhir selepas mereka. Apa yang pasti ialah nilai-nilai maqasid syara' itu terkandung di dalam setiap ijtihad dan hukum-hukum yang dikeluarkan oleh mereka. Ini karena nilai-nilai maqasid syara' itu sendiri memang telah terkandung di dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Ada beragumen bahwa Maqasid ialah menarik maslahah atau menolak mafsadah. Ibn al-Qayyim menegaskan bahwa syariah itu berasaskan kepada hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah untuk manusia di dunia atau di akhirat. Sementara Al-Izz bin Abdul Salam juga berpendapat sedemikian apabila beliau mengatakan "Syariat itu semuanya maslahah, menolak kejahatan atau menarik kebaikan.

Kesimpulannya maqasid syariah ialah "matlamat-matlamat yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia". Para ulama telah menulis tentang maksud-maksud syara’, beberapa maslahah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi dalam dua golongan sebagai berikut:

a.)    Golongan Ibadah, yaitu membahas masalah-masalah Ta’abbud yang berhubungan langsung antara manusia dan khaliqnya, yang satu persatu nya telah dijelaskan oleh syara’.

b.)    Golongan Muamalah Dunyawiyah, yaitu kembali pada maslahah-maslahah dunia, atau seperti yang ditegaskan oleh Al Izz Ibnu Abdis Salam sebagai berikut:

“Segala macam hukum yang membebani kita semuanya, kembali kepada maslahah di dalam dunia kita, ataupun dalam akhirat. Allah tidak memerlukan ibadah kita itu. Tidak memberi manfaat kepada Allah taatnya orang yang taat, sebagaimana tidak memberi mudarat kepada Allah maksiatnya orang yang durhaka”.

2. Pengamalan Maqasidussyari’ah dalam kehidupan bermasyarakat

            Dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara yang heterogen, baik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), tentunya sering terjadi gesekan-gesekan antar individu, kelompok maupun masyarakat luas pada umumnya. Tentunya negara dalam hal ini punya kekuatan utama (point of power)  untuk bisa mencegah terjadinya hal tersebut. Islam yang notabenenya agama mayoritas di negara ini, punya peranan penting terhadap persoalan tersebut. Karena islam pada haikaktnya merupakan agama yang memberikan kenyamanan, kedamaian bagi seluruh umat manusia (islam rahmatan lil alamin).

            Maqasidus syari’ah merupakan pondasi suci addin yang bersumber dari al qur’an dan al hadist mengatur kehidupan umat manusia untuk tidak terjadinya permasalahan-permasalahan di atas. Syariat islam lahir untuk menjadikan kehidupan manusia menjadi lebih damai, nyaman, tentram dan lain sebagainya. Ketika umat islam sudah mengerti dan melaksanakan hal tersebut, diyakini kehidupan dinegeri ini akan lebih indah dirasa. Dan ini akan menjadikan negara lebih kondusif dan teratur, tidak ada lagi gesekan-gesekan yang terjadi, baik mengatasnamakan individu maupun golongan.

Negara yang mengayomi seluruh rakyatnya dan membawa bangsa kepada kemakmuran yang hakiki, tentunya memberi kesempatan kepada rakyat beragama islam lebih-lebih kepada non Islam untuk menjalankan agamanya sambil melihat kesempurnaan syariat Islam sehingga suatu saat mereka akan masuk Islam tanpa paksaan. Dan ini berarti rahmat yang lebih sempurna lagi bagi mereka.

Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam pun melarang kaum Muslimin untuk mengganggu orang-orang non-Islam yang hidup sebagai kafir dzimmni. Yaitu orang kafir yang termasuk warga negara Islam yang dilindungi selama mereka mentaati peraturan-peraturan negara dan membayar jizyah (semacam upeti atau pajak). Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak mengijinkan kalian untuk masuk ke rumah orang-orang ahli kitab kecuali dengan seijin mereka, tidak boleh memukul mereka dan mengambil buah-buahan mereka selama mereka memberikan kepada kalian kewajiban mereka." (HR. Abu Dawud).

Demikianlah warga negara non-Islam diberikan hak-haknya dan dijaga hartanya, tidak boleh dirampas hartanya atau dibunuh jiwanya dengan dhalim selama mereka mentaati

peraturan-peraturan negara Islam, walaupun kita sama-sama tahu bahwa kedudukan mereka lebih rendah dari kaum Muslimin, sebagaimana ucapan Umar bin Khattab radliyallahu `anhu:

"Rendahkanlah mereka tapi jangan dhalimi mereka." (Fatawa 28 / 653)

Demikian pula orang-orang non-Muslim yang bukan warga negara tetapi terikat perjanjian damai. Seperti para pendatang dari negara asing yang tidak dalam keadaan berperang (dengan Muslim) atau dalam kata lain terikat perjanjian damai. Maka kita tidak boleh mengganggu, apalagi membunuh mereka selama mereka mengikuti peraturan-peraturan negara Islam. Demikian pula duta-duta asing yang tinggal di negara Islam. Rasulullah shallallahu `alaihi wa sallam mengancam orang-orang yang mengganggu atau mendhalimi mereka. Mereka ini distilahkan dengan kafir mu'ahhad (yaitu terikat perjanjian):
"Ketahuilah barang siapa mendhalimi seorang mu'ahad; atau mengurangi hak-haknya; atau membebaninya di luar kemampuannya; atau mengambil sesuatu daripadanya tanpa keridlaannya. Maka aku akan menjadi penentangnya pada hari kiamat." (HR. Abu Dawud dan Baihaqi. Lihat Ash-Shahihah oleh Syaikh Al-Albani 1 / 807).

            Dari uraian di atas islam harus bisa menjadikan umatnya (manusia) baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat menjadi sisi tauladan dan bisa menjadikan kesantunan, kearifan dalam interaksi dengan masyarakat lain pada umumnya lebih dikedepankan. Bukan anarkisme, menghalalkan segala cara sehingga dapat merugikan lingkungan sosialnya, karena ini bukan merupakan syariat yang diajarkan rosullulah SAW kepada kita umatnya.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Maqasid syariah dalam konteks NKRI ialah tujuan suci yang ingin dicapai berdasarkan  syariat demi kepentingan bersama (masyarakat) dalam kehidupan ber negara kesatuan republik indonesia. Dari tujuan yang hendak dicapai ini, tentunya ada norma-norma yang yang tersurat dalam kaitannya manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Norma atau hukum tersebut harus dipahami dan dilaksanakan oleh tiap individu-individu sehingga pencapaian yang diinginkan sesuai dengan syariat agama.

Beberapa ulama ushul telah mengumpulkan beberapa maksud yang umum dari menasyri’atkan hukum menjadi tiga kelompok, yaitu:

a.)    Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan primer manusia. Kebutuhan primer ini dibagi menjadi lima, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta

b.)    Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan sekunder manusia. Kebutuhan ini yang dapat memperlancar hubungan antar manusia, seperti muamalah, mubadalah ibadah secara horizontal, dll.

c.)    Syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia.

Dari uraian di atas, ketika manusia sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam ruang lingkup hidup berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan hidupnya mengerti akan hakekat hukum atau norma agama yang berlaku, baik secara individu maupun kelompok tidak lagi terjadi gesekan-gesekan yang menyulut terjadinya kekerasan, ketidaknyamanan maupun kehancuran di tengah-tengah masyarakat dalam lingkup hidup berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

Siti Farrohah Alimina dan Sugiarti, Maqasid Al-Syariah, Program Tarbiyah STAIN Kudus, 2012

Hammad al-Obeidi, al-Syatibi wa Maqasid al-Syariah, Mansyurat Kuliat al-Da'wah al-Islamiyyah, Tripoli, cet. Pertama, 1401H/1992

R. Abuy Sodikin dan Badruzaman, Metodologi Studi Islam, Insan Mandiri Offset, Bandung, 2004

Muhammad Umar As-Sewed, Islam sebagai Rahmat untuk Seluruh Alam, Manhaj, 2003

http://majelispenulis.blogspot.co.id/2013/09/maqashid-asy-syariah-tujuan-hukum-islam.html

http://www.salafy.or.id/print.php?id_artikel=54